1. Berani berjuang tanpa henti untuk kepentingan rakyat Aceh
2. bersedia menjalan seluruh program perjuangan PRA dengan terlebih dahulu menandatangani kontrak politik
3. Tidak pernah dan tidak akan terlibat korupsi dan pelanggaran HAM
4. Bersedia menjunjung tinggi AD/ART PRA
5. Tidak berpoligami
6. memenuhi semua persyaratan KIP tentang Parlok

Kenyataan hidup berkata lain. Betapa tidak, beberapa tahun terakhir ini media tanah air ramai memberitakan penderitaan yang selalu menimpa rakyat miskin. Putus asa karena tidak lagi mempunyai biaya untuk mengobati anaknya yang sakit, seorang Ibu di Jakarta terpaksa mengambil jalan pintas, bunuh diri bersama kedua anaknya. Anik Koriah, seorang ibu, karena impitan ekonomi, tega membunuh tiga anaknya. Tertangkapnya seorang ibu Hamil yang nekat menjadi Bandar Narkoba karena desakan ekonomi.

Karena tidak mampu membayar biaya pendidikan anaknya, seorang ibu terpaksa mengemis dan meminta-minta dari pintu kepintu. Seorang bapak terpaksa bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji dibawah UMR demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Para pedagang kaki lima rela lapak jualannya digusur kesana-kemari karena dianggap menggu keindahan kota. Dibayang-bayangi penertiban aparat Pemerintah kota, ismail terpaksa menahan rasa sakit karena tidak mendapatkan pelayan kesehetan dari rumah sakit, korban tsunami dari aceh barat dan bireun terpaksa tidur dibawah tenda pengungungsian mesjid lueng bata demi menuntut hak mereka pada badan rehabilitasi dan rekonstruksi (BRR NAD-NIAS) yang tidak mau membayar biaya rehab rumah yang layak dan berkualitas seperti yang telah di janjikan sebelumnya.

Ini tentu bukan hasil rekayasa media massa untuk mengejar sensasi belaka. Bukan pula karena sosok orang miskin / penderitaan hidup lebih laku di pasaran. Ini adalah cermin, sebuah kenyataan betapa kemiskinan sangat dekat dengan kehidupan rakyat. Bahkan bisa dikatakan bahwa wajah kemiskinan adalah wajah rakyat negeri ini.

Tentu juga kejadian diatas bukan peristiwa alam yang sekedar mampir tanpa sebuah sebab yang mendahului. Semua peristiwa itu berlangsung akibat salah urus pemerintah. Sejarah menunjukkan, kemiskinan bukanlah sekedar fakta kemiskinan. Dalam sejarahnya, mereka ini (rakyat miskin) di tindas oleh kelompok minoritas pemegang kekuasaan, dengan menggunakan kekuasaan serta tatanan kekuasaan yang dibuat untuk memuaskan kepentingannya sendiri.

Jadi kemiskinan tidak lahir dengan sendirinya, juga tidak muncul bukan tanpa sebab. Orang-orang miskin muncul bukan karena mereka malas atau boros. Mereka miskin bukan pula karena nasibnya yang sedang sial sehingga menjadi miskin. Mereka menjadi miskin karena dibuat miskin oleh kebijakan ekonomi, politik dan sosial. Atau Mereka menjadi miskin karena dipaksa oleh sistem ekonomi dan politik yang tidak adil.

Celakanya, rangkaian peristiwa menyakitkan itu terjadi di sebuah negeri yang bersyaria’at, dalam Negara yang di mana prinsip hidupnya menjunjung (menempatkan) isu keadilan sosial sebagai salah satu dari lima tiang negara (baca: Pancasila). Jika petaka semacam itu terjadi secara berulang (terus terjadi), maka sudah sepantasnya bagi rakyat untuk bangkit berjuang menggugat tanggung jawab negara.

BANGKIT BERJUANG
Agar tidak miskin, RAKYAT harus berjuang untuk mencapai perbaikan nasib, menuntut tanggung jawab pemerintah, supaya dapat hidup yang layak sebagai manusia. Jika RAKYAT sendiri tidak berjuang, maka tidak akan ada yang akan memikirkan nasib RAKYAT. Rakyat akan dibiarkan saja menjadi sapi perahan kaum penjajah, baik yang berasal dari negeri sendiri—seperti para elit politik busuk, koruptor dan pengusaha hitam—atau para penanam modal dari luar negeri seperti AS, JEPANG, AUSTRALIA dan Uni Eropa yang kerjanya cuma bisa memeras dan merampok harta dan kekayaan bumi negeri ini.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa nasib rakyat belum juga mendapat perhatian meski sudah berkali-kali negeri ini mengalami pergantian PEMIMPIN. Rakyat masih saja di selimuti dengan kemiskinan. Busung Lapar, Polio, mahalnya biaya kesehatan, mahalnya biaya pendidikkan, naiknya harga-harga barang, sulit cari uang, lingkungan yang kumuh, sulit mendapatkan air bersih dan merajalelanya narkoba adalah suasana menyesakkan yang hingga kini masih menghantui kehidupan rakyat miskin.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak belajar tentang bagaimana hal-hal negatif di atas dapat diperbaiki. Kita sadari, kita insaf, bahwa hanya dengan perjuangan maka hal-hal negatif di atas bisa mendapat perhatian dari pemerintah untuk diperbaiki.

Satu contoh misalnya program pendidikan dan kesehatan gratis yang telah diterapkan oleh pemerintahan SBY-Kalla: meskipun belum bisa dinikmati oleh banyak rakyat miskin, rencana tersebut muncul akibat desakan dari gerakan mahasiswa yang selalu getol menyuarakan dua hal di atas dalam aksi-aksi demonstrasinya. Kalau kita masih ingat, setiap kali ada pemberitaan tentang aksi yang dilancarkan mahasiswa, pendidikan dan kesehatan gratis selalu menjadi suara tuntutan dalam aksi-aksinya. Karena seringnya gerakan mahasiswa menyuarakan dua hal di atas akhirnya, untuk memperbaiki citra, pemerintahan SBY-Kalla terpaksa melaksanakan tuntutan tersebut.

Kita tahu, kita sadar, bahwa program kesehatan dan pendidikkan gratis yang sekarang sedang diterapkan oleh pemerintah SBY-Kalla, selain karena soal di atas juga karena SBY-Kalla sengaja mengeluarkan program tersebut sebagai cara untuk menyogok kemarahan rakyat yang akan ditimbulkan akibat kemarahan dan penolakan rakyat terhadap kenaikan BBM. Sudah banyak diketahui bahwa, karena ada tekanan Demonstrasi dengan jumlah massa yang besar akhirnya pemerintah SBY-Kalla terpaksa mencairkan kartu BLT.

CITA-CITA PERJUANGAN
Saat ini perbaikan-perbaikan hak rakyat yang telah diterapkan oleh pemerintah dapat dikatakan baru sebatas kulitnya saja. Karena yang menjadi penyebab kemerosotan kehidupan bermasyarakat (munculnya kemiskinan), belum dapat diperbaiki. Oleh karena itu perjuangan rakyat mempunyai dua macam tujuan:

1. Tujuan yang dekat adalah: berjuang untuk memperbaiki nasib rakyat dalam kehidupan mendesak sehari-harinya, misalnya; kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, pendapatan, dan lain-lain;
2. Tujuan yang jauh, ialah berjuang untuk memperbaiki penyebab kemerosotan kehidupan bermasyarakat. Yaitu sebuah perjuangan untuk memperbaiki sistem atau cara mengatur ekonomi dan politik yang selama ini telah merugikan rakyat agar berpihak atau membela rakyat.

Nasib Rakyat bisa dibilang menjadi baik seluruhnya, bila nasib seluruh rakyat menjadi baik. Artinya, tiap-tiap orang terjamin kebutuhan hidupnya seperti: penghasilan yang layak, makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan.
Sekarang bagaimana caranya supaya setiap Rakyat dapat terjamin kebutuhan hidup sehari-hari-nya? Seluruh rakyat dapat terjamin hidupnya, apabila kekayaan bumi dan harta negara (APBN dan Industri dalam negeri) dapat di pergunakan dan dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat. Artinya semua uang negara, alat-alat produksi dan segala kekayaan bumi Indonesia menjadi milik seluruh rakyat.
Saat ini sebagian besar uang negara lebih banyak dihabiskan untuk membiayai kebutuhan para pejabat, subsidi para pemilik bank yang bangkrut, dan membayar cicilan hutang luar negeri. Di bidang Industri terlalu banyak Industri dalam negeri yang gulung tikar gara-gara kenaikan harga BBM dan banyak juga BUMN yang dijuali kepihak asing, yang imbasnya pada pengurangan tenaga kerja (PHK), dan bertambahnya pengangguran.
Rakyat tak boleh diam melihat keadaan seperti ini. Rakyat harus sadar, insaf dan mengerti bahwa, selama ini negara (pemerintah) sebagai pengendali aturan ekonomi dan politik telah keliru, menyalahgunakan pengelolaan sumber-sumber kekayaan bumi dan harta negara dengan cara mengadaikan-nya ke pihak asing.
Karenanya, rakyat tidak cukup hanya menuntut kebutuhan mendesak sehari-hari seperti yang telah dijelaskan diatas. Tujuan lain yang harus di perjuangkan oleh gerakan rakyat, agar kesejahteran terus menjadi mungkin, adalah merebut, mengusai dan mengendalikan kekayaan bumi serta harta bangsa yang selama ini telah di rampok oleh para elit bisnis dan politik negeri ini—sudah jadi rahasia umum bahwa elit politk dan binis negeri ini adalah alat kaum penindas dari negeri asing seperti; AS, Uni Eropa, Jepang dan Australia—Supaya kembali menjadi milik rakyat negeri ini.
Ini dapat dilakukan apabila rakyat memiliki kedaulatan, alias rakyat dapat mengendalikan aturan ekonomi dan politik. Hanya dengan menguasai sistem ekonomi dan politik rakyat dapat memperbaiki kehidupannya. Artinya rakyat harus berkuasa mengendalikan pemerintahan.

DENGAN APA RAKYAT HARUS BERJUANG
Pertama, agar cita-cita perjuangan mendapat kemenangan, maka perjuangan tersebut haruslah memiliki kekuatan yang dapat merubah atau mempengaruhi/ menekan sikap pemerintah. Kekuatan tersebut tidak lain adalah kekompakan dan persatuan dikalangan rakyat. Dan kita harus yakin bahwa kekuatan rakyat dapat kita satukan dalam satu wadah perjuangan. Dari dulu nenek moyang kita telah berpesan, hanya dengan kesatuan dan kekompakan rakyat bisa membebaskan negeri ini dari cengkeraman penjajah Belanda dan Jepang.
Juga agar kekuatan yang kita galang dapat diarahkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, maka kita harus menyatukan seluruh kekuatan itu dalam satu organisasi/ wadah. Sebab kekuatan dan kekompakan tanpa ada kepemimpinan sebuah organisasi/wadah tidak akan menjadi apa-apa. Dia hanya akan menghasilkan amuk, Huru-hara tanpa ada tujuan serta manfaat baik bagi kepentingan perjuangan.
Selain itu, dengan berorganisasi atau memiliki wadah, rakyat dapat belajar bagaimana mengatur dirinya sendiri. Kelak jika rakyat telah berkuasa atau menjadi pemimpin negara, rakyat telah memiliki pengalaman dan kepandaian dalam mengatur atau memimpin.
Pendeknya, untuk dapat memperjuangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana telah di jelaskan di atas, rakyat harus memiliki organisasi yang kuat, besar dan luas. Mulai sekarang kita harus terus menjaga, agar organisasi kita bisa terus membesar keanggotaannya dan terisi oleh orang-orang yang cakap, berani, jujur, rajin dan tanpa pamrih. Kita harus terus menyerukan pada rakyat agar mau secara sukarela menjadi anggota organisasi perjuangan kita. Kita harus menghindari perpecahan yang selalu di rencanakan oleh musuh.
Kedua, rakyat harus berpolitik. Politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan negara/pemerintah. Kekuasaan negera adalah Birokrasi; Kabinet, Menteri, MPR, DPR, DPRD, Mahkamah Agung, Pengadilan, PEMDA, Dusun, Lorong, Tentara; UU, Peraturan Pemerintah, penjara, Polisi, BUMN, dan lain-lain. Rakyat harus mengerti bahwa roda kehidupan selalu diatur oleh kebijakan pemerintahan, mulai dari urusan ekonomi, politik, sosial, hukum dan budaya. Di atas telah diterangkan bahwa, ujung/pangkal persoalan kemiskinan terletak pada kebijakan negara yang tidak pernah mau berpihak pada kepentingan membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat.
Karenanya rakyat harus mengerti, paham dan sadar, perjuangan untuk mewujudkan tujuan jangka panjang (membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat) dan tujuan jangka pendek (pemenuhan kebutuhan mendesak sehari-hari), harus juga dilancarkan dengan jalan politik. Seperti: berorganisasi (apakah itu mendirikan atau masuk ke dalam partai yang membela rakyat, atau masuk kedalam organisasi massa yang membela rakyat), melakukan aksi massa menuntut tanggung jawab pemerintah, mogok massal, berani mencalonkan diri sebagai pemimpin negara, mulai dari Kepala lorong hingga Presiden. Hingga berani menjatuhkan pemimpin yang zholim.
Jangan seperti yang sudah-sudah: karena banyak rakyat yang asal pilih, atau tidak mau berjuang mencalonkan pemimpin dari rakyat, berkali–kali rakyat dinegeri ini menjadi korban kebohongan kaum elite/penguasa.
Rakyat harus memiliki partai politik sendiri, tak perlu lagi mendukung atau mengharap perubahan akan lahir dari partai politik besar yang selama ini terbukti tidak mau membela kehidupan rakyat. Rakyat harus sadar dan insaf, bahwa di mana-mana tidak ada kekuasaan yang dapat berpihak pada rakyat, kecuali bila kekuasaan tersebut dikendalikan oleh rakyat itu sendiri.
Karenanya, agar semua kehendak rakyat dapat terpenuhi, agar nasib dan masa depan rakyat bisa sejahtera, rakyat sendirilah yang harus berkuasa atas kehidupan bernegara. Bukan elite politik, elit bisnis, atau orang-orang kaya.

      Ketua: Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Aceh (DPW-PRA) Kota Banda Aceh

Anak ke 7 dari 10 bersaudara tersebut, dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang sederhanana, Zulkarnaen namanya. Namun siapa sangka Zulkarnaen saat ini menempati ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Aceh (DPW-PRA) kota Banda Aceh. Sebuah posisi yang strategis dalam politik lokal di Aceh.

Mengenal pergulatan dunia politik sejak tahun 1998, kala ia masih berstatus sebagai Pelajar di Sekolah Menagah Umum Safiatuddin. Maklum pada priode tahun tersebut Indonesia sedang mengalam krisi Ekonomi dan politik.

Saat itu ia mulai mengenal dan akhirnya menjadi anggota organisasi pelajar yang bernama Solidaritas Pelajar Untuk Rakyat (SPUR). Berawal dari kecintaanya mendengarkan diskusi-diskusi yang diselengarakan di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, akhirnya ia menentukan jaln hidupnya untuk terlibat dalam perjuangan membela hak-hak masyarakat sipil di Aceh.

Hari-hari yang ia lalui bertolak belakang dengan kehidupan remaja lainnya. Kawan-kawan sekolahnya sibuk dengan kehidupan Hedonisme (hura-hura). Sementara ia sibuk dengan diskusi dan demontrasi menuntut hak-hak pelajar seperti pendidikan gratis dan berkwalitas.

Tidak hanya menuntut isu-isu yang dihadapi pelajar saja, SPUR juga terlibat dalam usaha-usaha menuntut terciptanya damai di Aceh.

Tidak semuanya berjalan mulus, jalur politik yang dan keterlibatanya di organisasi mendapat penolakan dari keluarnganya. Meski begitu, keteguhan dan keyakinan atas pilihan politiknya, talah menyadarkan keluarganya untuk memaklumi dan merestuinya.

Ia juga pernah mewakili SPUR untuk mengkampanyekan persoalan pelanggaran HAM di Aceh di kalangan Pelajar di SUMUT. Ia bersama Abdurrahman teman satu sekolahnya, mengelilingi Medan sampai ke Rantau Prapat guna mengkampanyekan pelangaran HAM yang terjadi di Aceh.

Tidak berhenti sampai disitu, saat Aceh berstatus darurat militer, aktifitas politiknya berhenti. Ia memilih bergabung dalam organisasi Remaja Mesjid Al Makmur. Sampai Tsunami melanda Aceh tiga tahun lalu.

Dimasa emergensi atas bencana tsunami, ia bersama-sama teman-temanya mengkonsolidasikan bantuan untuk korban bencana tsunami dalam Perkumpulan Care Aceh.

Diperkumpulan tersebut ia mulai bekerja sosial, hinga perundingan damai antara pemerintah RI dan GAM menandatangani MoU damai di Aceh. Pertanda Aceh segera damai.

Tak lama setelah itu, ia terlibat dalam Kongres Front Demokratik Rakyat Aceh (FDRA). Kongres tersebut menghasilkan kesepakatan pembentukan partai lokal yang kemudian dibentuklah Komite Persiapan Partai Rakyat Aceh (KP-PRA). Sejak itu ia aktif di KP-PRA, pada preode awal pembentukan partai, ia ditugaskan untuk membangun struktur Partai di Kabupaten A. Besar.

Berhasil membangun struktur di Aceh Besar, dengan alasanya perluasan wilayah struktur partai, akhirnya ia ditugaskan untuk membantu pembangunan struktur partai di kota Banda Aceh.

Tak lama berselang, tepatnya pada November 2006, ia ditunjuk menjadi Ketua KP-PRA B. Aceh. Ia terus bekerja di wilayah Banda Aceh, sampai terlaksananya Konfrensi Wilayah di kota Banda Aceh. Melalui komfrensi wilayah PRA kota Banda Aceh, secara demokratis dirinya terpilih menjadi ketua definitif Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Aceh (DPW-PRA) kota Banda Aceh.

Kesepakatan damai RI dan GAM, telah membuka ruang demokrasi untuk kembali beraktifitas secara politik. Dan Zulkarnaen memilih bergabung dengan Partai Rakyat Aceh (PRA).

Biodata

Nama : Zulkarnain

Tempat/tgl lahir : B.Aceh 14 Oktober 1981

Alamat : Jl. Utama. Lr. Banna. No. 43 Rukoh, B.Aceh

Jabatan : Ketua DPW PRA Kota Banda Aceh

Pendidikan :

1. Min B. Aceh 1994
2. Pesantren Nurul Hikmah 1997
3. SMU Safiatuddin 2002
4. Fakultas Hukum Muhammadiyah 2006 s/d sekarang

Pengalaman organisasi :

1. OPN (Organisasi Pelajar Nurul Hikmah)
2. Remaja Mesjid Al Makmur
3. SPUR (Soldaritas Pelajar Untuk Rakyat)
4. CARe Aceh

sumber: Haba rakyat edisi VII

Sedikit Tentang Situasi

Ada tiga mementum politik yang sangat mempengaruhi kecendrungan masa depan politik Aceh.

Yang pertama adalah momentum tsunami, yang kedua kesepakatan damai di Helsinski Finlandia yang kemudian melahirkan MoU dan UU No 11 tentang Pemerintahan Aceh dan yang ketiga adalah pilkada 2007 yang lalu.

Ketiga momentum yang saling berkaitan ini telah menjadi stir dari arah masa depan Aceh baik secara ekonomi, politik dan social budaya.

Peritiwa tsunami selain menghancurkan Aceh akan tetapi juga mengundang perhatian dunia. Seluruh dunia berempati untuk Aceh, lembaga donor, negara Asing, LSM local dan nasional berlomba-lomba memberikan bantuan untuk Aceh. Harus diakui masa darurat 3 bulan tsunami dapat dilalui dengan baik berkat berkat responsive darurat ini juga.

Bantuan yang begitu besar untuk selanjutnya tidak mungkin bisa diberikan dengan mudah mengingat Aceh ketika itu masih berada dalam suasana perang. Darurat militer yang berlangsung hamper dua tahun di Aceh telah mematikan ruang demokrasi dan seluruh gerakan di Aceh, baik politik, ekonomi juga kebudayaan. Bahkan seorang pekerja kemanuasiaan dari palang merah Kanada juga sempat menjadi korban, di suatu tempat di daerah Aceh Jaya ketika mereka hendak menyalurkan bantuan kepada masyarakt korban tsunami.

Melalui tangan internasioanl, akhirnya GAM dan RI kembali bertemu dan melanjutkan perundingan, dengan salah satu landasan utamanya adalah memberikan ruang bagi para pekerja kemanusiaan untuk bisa menyalurkan bantuan kepada para korban tsunami. Ternyata hasilnya jauh lebih dari itu, kedua belah pihak menyepakati damai dan menyelesaikan konflik 32 tahun di Aceh.

Kesepakatan damai ini semakin menempatkan Aceh sebagai “mutiara baru” di mata internasional. Semakin besar hasrat masyarakat internasional yang ingin “berinvestasi” di Aceh. Mulai dari lembaga besar seperti Uni Eropa sampai pada LSM-LSM kecil.

Momentum perundingan damai semakin menempatkan Aceh di mata Internasional, sebagai salah satu daerah yang betul-betul harus mendapat perhatian. Perhatian internasional semakin membuat Aceh terbuka untuk setiap pergulatan ide. Demokrasi yang mati suri ketika perang berkecamuk, sekarang hidup kembali. Gerakan politik dan demokrasi yang tiarap kini mulai bangkit lagi. Diskusi-diskusi terbuka dan kritis kembali di gelar. Aksi-aksi penolakan kembali di gencarkan, dan puncaknya demokrasi terbuka dalam pertarungan pilkada 2007 di Aceh.

Begitu juga dengan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka. Sebagai kosekwensi dari perundingan damai mereka harus turun gunung dan berintegrasi kembali sebagai masyarakat biasa lainnya. Seluruh senjata dan atribut militer lainnya di musnahkan, semangat membangun Aceh dalam bingkai NKRI dipupuk sedemikkian rupa.

Pasca decomisioning dan demobilisasi, GAM wajah baru dalam bentuk Komite Peralihan Aceh (KPA), gencar melakukan kosolidasi-konsolidasi, menuju transformasi perjuangan: dari perjuangan bersenjata kepeprjuangan politik-Parlementaris.

Secar garis umum transformasi politik ini berlangsung dengan sangat baik. GAM mampu memperlihatkan sebuah tatanan konsolidasi yang kuat dengan memenangkan Irwandi dan Nazar sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh yang maju lewat jalur independent.

Perundingan damai selain melahirkan MoU sebagai pegangan kedua belah pihak (GAM-RI), juga melahirkan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA sekalipun masih banyak kekurangan dimana-mana, dianggap sudah cukup baik dalam mengakomodir aspirasi politik rakyat Aceh selama Aceh berkecamuk perang. Beberapa hal yang krusial menyangkut dibolehkannya calon perseorangan/independen dalam pemilihan kepala daerah juga diizinkannya pendirian partai local berdiri di Aceh dan betarung dalam pemilu 2009 nanti.

Dalam mengakomodir beberapa aspirasi politik UUPA dinilai sudah mampu memberikan asprisasi politik yang luas. Akan tetapi secara ekonomi UUPA masih belum memberikan solusi kongkrit atas legalitas pengelolaan sumber daya, keuangan daerah, investasi dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi tantangan baru dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.

Pilkada 2006

Kemenangan Irwandi-Nazar adalah salah satu dari antitesa kejenuhan rakyat terhadap partai politik, selain rakyat menginginkan tokoh pejuang yang lebih bersih, dan muda. Dibeberapa daerah dalam pemilihan bupati/walikota juga mayoritas dimenangkan oleh calon independent, yang didominasi oleh mantan combatan GAM.

Sekali lagi Aceh, memberikan contoh yang baik dan dewasa dalam berdemokrasi. Pilkada yang diprediksi oleh banyak pihak akan memulai konflik baru di Aceh justru berjalan lancar bahkan sangat aman. Kategori aman ini juga sangat jauh bila dibandingkan dengan ekses dari penyelenggaraan pilkada di beberapa daerah lain di Indonesia, seperti di Sulawesi Selatan yang baru-baru ini, termasuk beberapa daerah di Jawa yang justru menimbulkan kebrutalan dari para pendukung calon yang kalah.

Sekalipun ada insiden kecil seperti yang terjadi di Aceh Tenggara, akan tetapi secara kalkulasi keseluruhan peristiwa penolakan itu cuma 5%, dari proses penyelenggaraan pilkada secara keseluruhan.

Kecendrungan politik Aceh.

Aceh saat ini sedang berada dalam proses transisi, dan sangat menentukan arah dari masa depan Aceh selanjutnya. Tranformasi demokrasi sudah berlangsung dengan baik di Aceh. Pilkada di Aceh memberikan contoh bagaimana berdemokrasi yang benar. Partai nasional yang dianggap sudah uzur dan busuk tidak mendapatkan tempatnya lagi di Aceh. Termasuk para politisi busuk yang memakai money politik meunju jalan kemenangan.

Transisi demokrasi ini secara umum melahirkan dua arah, yaitu liberalisasi politik dan liberalisasi ekonomi.

Liberalisasi politik dari satu sisi memberikan keuntugan bagi proses demokratisasi yang sedang berlangsung ini, sekalipun disisi yang lain merugikan rakyat apabila rakyat belum siap menuju kesitu.

Liberalisasi Politik

Sebagai contoh misalnya kehadiran partai local di Aceh. Saat ini terdapat 8 partai local yang sudah mendaftarkan dirinya ke DEPHUMHAM Aceh dan masih ada sekitar 7 lagi yang belum mendaftarkan diri. Dari satu sisi banyaknya partai local di Aceh akan semakin memperkaya ide dan kualitas demokrasi yang akan berjalan di Aceh. Partai-partai dipaksa untuk untuk bisa memberikan ide dan program politik yang mampu memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan apabila mau dipilih oleh rakyat.

Disisi yang merugikan, kehadiran banyak partai lokal akan membingungkan rakyat dalam memilih. Belum lagi kemampuan rakyat dalam mengidentifikasi kekuatan-kekuatan politik itu masih sangat lemah, sehingga ketakutan bahwa akan kembalinya kekuatan lama yang konservatif dan anti demokrasi masih sangat besar. Belum lagi partai local yang sebenarnya adalah kepanjangan tangan dari beberapa partai nasional konservatif (dalam pengertian memandang policy yang tepat dalam penanganan konflik Aceh).

Jakarta merespon hadirnya partai local dengan berlebihan. Kecurigaan-kecurigaan yang dulu lazimnya terjadi di masa perang sekarang dihadirkan kembali. Kecurigaan Jakarta tentang kehadiran partai GAM yang akan mengusung referendum atau merdeka kalau berkuasa nanti adalah kecurigaan yang berlebihan bahkan tanpa landasan. Terjadi kecendrungan politik dimana saat ini Aceh masih mendapat perlakuan diskriminatif oleh Pemerintah Jakarta, padahal Aceh sedang menata demokrasi politiknya sendiri bahkan tanpa campur tangan Jakartra. Pun, dalam kenyataannya ruang yang terbuka bagi pendirian partai local telah membentuk disparitas kekuatan politik. Artinya perdebatan tentang apakah penting menuntut kemerdekaan Aceh atau referendum menjadi kehilangan signifikansinya.

Liberalisasi Ekonomi.

Bantuan besar untuk korban tsunami bukan tanpa harap. Meminjam istilah George W Bush, tidak ada makan siang yang gratis. Aceh saat ini sedang dihantui cengkraman neo liberal. Cara pandang yang salah dalam membangun Aceh, justru akan semakin memperdalam jurang kemiskinan di Aceh. Perebutan konsesi pengelolaan kekayaan alam di Aceh makin manifest. Terkait hal ini, penting dicermati persaingan antara kekuatan ekonomi internasional (khususnya US-UE dan Jepang) serta kekuatan ekonomi ‘Jakarta”. Persaingan ini sendiri mendapatkan legitimasi ‘moral’nya sejak proses perdamaian (MoU) dan Emergency serta Recovery Response pasca tsunami.

Pengelolaan kebijakan politik yang salah berpotensi besar membuka jalan baru bagi penghisapan Aceh Jilid II. Artinya, rakyat Aceh saat ini justru sedang menghadapi bahaya besar persaingan ekonomi antar kekuatan modal non Aceh (“Jakarta”, Internasional). Akankah rakyat Aceh kembali dijadikan sekedar obyek politik dan ekonomi?***

Sumber: majalah Nanggroe. edisi xii november 2007/tahun III

Sumber: Haba Rakyat edisi vi November 2007

“Akhirnya saya percaya bahwa watak khas dan arah dari revolusi Indonesia pada permulaannya memang ditentukan oleh ’kesadaran pemuda’ ini.” Ben Anderson.

Keadaan terparah dalam sistem demokrasi adalah dimana saat seluruh komponen rakyat hidup ketakutan dalam bayang-bayang rezim militeristik, tidak bebas berekpresi dan mengemukakan pendapat politiknya. Lebih  naif lagi, bila  kita melepaskan begitu saja keadaan demokrasi tanpa melakukan tindakan politik.

Tindak hanya di Indeonesia, kepeloporan kamum muda dalam menentukan arah sejarah bangsanya sendiri juga terjadi di Amerika Latin.

“Berilah aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncangkan dunia.” Kata Soekarno. Pidato yang berapi-api itu ia ucapkan ketika masa kejayaannya. Pemuda dilukiskan sebagai sosok yang unggul, bergairah, bergelegak dan bergelora secara fisik, psikis, intelektual, serta berani dalam bersikap.

Pemuda sosok superior, progresif, revolusioner dengan semangat berkobar-kobar, dan bara spirit yang menyala-nyala. Ungkapan Soekarno terbukti tidak hanya di Indonesia. Di Amerika Latin, walau tidak diakui Amerika, Che Guevara menjadi sosok penting dalam menggerakkan semangat revolusi di Amerika Latin.

Keberhasilannya membantu Castro dalam menumbangkan rezim Batista di Kuba pada 1959 membuat Guevara kembali memimpin kelompok revolusi bawah tanah di Bolivia. Sayangnya, ia kemudian ditembak mati. Kematiannya pada usia 39 tahun justru membuat pemujaan terhadap dirinya semakin menjadi.

Kematian yang membuatnya menjadi inspirasi gerakan politik kaum muda revolusioner didunia. “No lo vamos a olvidar (kami tidak akan membiarkannya dilupakan)” diteriakkan kaum muda hampir di semua jalan-jalan di Amerika Latin.

Alur sejarah Indonesia merupakan rentetan sejarah pergolakan melawan imprialisme Belanda dan Jepang selama tiga ratus lima puluh tahun lamanya. Dari kondisi penjajahan itulah gerakan politik kaum muda bangkit dan menentukan arah sejarah bansa Indonesia.

Ben Anderson, pengamat politik Indonesia terkemuka menyakini sejarah Indonesia adalah sejarah pergerakan kaum muda. Dalam setiap fase sejarah, kepemimpinan kaum muda adalah motor penggerak perubahan zaman. Sederetan fakta sejarah telah menegaskan dengan sangat terang-benderang kepeloporan kaum muda.

Kebangkitan nasional 20 Mei 1908, yang ditandai dengan berdirinya organisasi kepemudaan Budi Utomo, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, hingga Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, adalah momentum-momentum sejarah yang menempatkan kaum muda sebagai aktor utamanya.

Organisasi pertama yang didirikan oleh kaum muda Indonesia kelas ningrat ialah Budi Utomo , berdasarkan gagasan idealis gotong royong tanpa kesadaran politis. Indische Partij, yang berdasarkan golongan indo yang makmur, ialah partai pertama yang menuntut kemerdekaan Indonesia, tetapi tanpa hubungan dengan rakyat Indonesia. Pada tahun 1913 partai ini dilarang karena tuntutan kemerdekaan itu, dan sebagian besar anggotanya berkumpul lagi dalam Serikat Insulinde.

Merujuk pada penuturan Samsir Muhammad (81), seorang aktivis kemerdekaan yang juga mantan Sekretaris Jendral Barisan Tani Indonesia (BTI), seperti yang ditulis Mulyani Hasan, saat itu Soekarno sedang gencar-gencarnya melakukan penyadaran politik anti kolonial kepada pribumi melalui Partai Nasional Indonesia (PNI).

Samsir diam-diam berada di antara orang-orang itu dan menyimak pidato-pidato Soekarno, seorang aktivis pergerakan yang kelak menjadi presiden pertama Republik Indonesia. 

Kesadaran para pemuda untuk memerdekakan diri dari penjajahan saat itu sudah mengalir deras. Organisasi-organisasi pelajar seperti Baperpi (Badan Perwakilan Pelajar Indonesia) dan PPP (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) bersatu dan terbentuklah asrama Menteng 31 pada penghujung tahun 1942.  

Para penggeraknya yakni Sukarni, Chaerul Saleh, A.M Hanafi, Ismail Wijaya, Soekarno, Moch.Hatta, Muhammad Yamin, Iwa Kusumasumantri, Amir Syarifudin dan Moch. Djembek. Dari pihak Jepang yang membantu adalah Prof. Beki H Shimizu. Mereka melakukan agitasi, memberi masyarakat  pelajaran-pelajaran politik dan agama.  Dari kawasan Menteng 31 inilah sperma proklamasi mengkristal, ulas samsir.

Proklamasi tinggal menanti hari. Sejumlah tokoh pemuda merumuskan dan memandatkan pembacan proklamasi kepada Soekarno dan Hatta. Kisah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kisah bagaimana ketepatan  memanfaatkan momentum politik untuk memerdekakan diri. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari imprialis. Kemerdekaan Indonesia adalah klimaks dari  konsistensi gerakan perlawanan politik kala itu ditambah ketepatan strategi taktik memanfaatkan momentum politik.

Kelompok aktifis muda progresif yang mendesak Soekarno dan Hatta, pada detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seketika pada 16 Agustus 19945 sekolompok aktivis muda menawan Soekarno dan Hatta, untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada pagi harinya 17 Agustus 1945, seiring menyerahnya Jepang dari tekanan sekutu setelah dua BOM nuklir meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki. Imbas perang dunia ke II, telah memberi momentum pening dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Jika diperiksa dalam sejarah perjuangan gerakan, tak ada yang membantah kaum muda selalu menjadi motor utama perubahan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, merupakan hasil konkret perjuangan kaum Muda Indonesia. Pada saat itu, kelompok pemuda dari Gerakan Menteng 31 menganggap bahwa masa kekosongan kekuasaan (karena Jepang baru saja kalah dalam perang Asia Timur Raya) harus dimanfaatkan untuk menyiapkan kemerdekaan.

Kaum muda tidak sepakat dengan metode yang ditempuh golongan tua (Soekarno dan Hatta) dengan berharap belas kasihan Jepang, dengan bekerja di BPUPKI dan PPKI.  Terjadilah peristiwa rengasdengklok, mahasiswa dan pemuda menculik Soekarno –Hatta dan memaksa mereka untuk menandatangani teks proklamasi dan membacakannya tanggal 17 Agustus. Kalau bukan kepeloporan kaum muda, tidak mungkin kita mempringati kemerdekaan tiap tanggal 17 Agustus.

Dalam analisa sejarahnya soal revolusi social di Jawa tahun 1945-1946, Ben Anderson menyebut gejolak tersebut sebagai revolusi pemuda, karena pada saat itu golongan pemuda merupakan motor dari revolusi yang tengah bergulir. Bahkan, peranan mereka sekaligus mengalahkan peranan kaum intelegensia dan kelompok lainnya dalam kancah perpolitikan saat itu.

Reformasi dan Tugas Berat Kaum Muda

Tongkat estafet sejarah perubahan selalu dalam gengaman kaum muda, namun setelah itu kekuasaan selalu berpindah tangan kepada mereka yang tua, dan cenderung kompromis.

Peristiwa 21 Mei 1998 yang menjadi awal dari babak baru perubahan di tanah Air, dimana perlawanan kaum muda akhirnya menumbangkan rezim militer Soeharto, namun sekali lagi kekausaan masih menjadi “hak” orang-orang tua yang pandangannya cenderung kompromis. Sekali lagi kamum muda menuai kekecewaan yang amat dalam, mana kala buah manis dari hasil jerih payah gerakan  yang dibangun kaum muda, kekuasaan diselewengkan kaum tua konservatif yaitu (golkar, militer dan reformis gadungan). Tak ada perubahan yang berarti seperti yang diharapkan kaum muda. Dimana letak persoalan gerakan kaum muda?

Berangkat dari, kekuasaan yang didominasi kaum tua yang kecenderungan berpikirnya konservatif. Seolah kaum muda sudah bosan melihat roda pemerintahan di jalankan kaum tua.  Belakangan ini, ditingkatan nasional, tokoh-tokoh muda mulai mengusik kekuatan kaum tua  dalam dominasi politik.

Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-79 di halaman Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Minggu (28/10) lalu, para pemuda dan tokoh muda Indonesia berikrar bangkit membangun Indonesia yang sejahtera sebagaimana diserukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagi para pemuda, inilah saatnya dengan visi pembaruan, mereka berhimpun menghapus berbagai bentuk penjajahan dan bangkit menegakkan negara kesejahteraan. Itu diungkapkan dalam pertemuan kaum muda merayakan Hari Sumpah Pemuda yang mengambil tema “Saatnya Kaum Muda Memimpin”.

Dalam kesempatan ini kaum muda itu juga berseru menolak slogan yang menyebutkan bahwa sejarah bukan berakhir. Sebaliknya, mereka menyebutkan bahwa saat ini adalah awal membangun sejarah baru.

Latar dari ikrar di Gedung Arsip Nasional itu adalah keprihatinan kaum muda terhadap kondisi Indonesia yang belum kunjung pulih dari krisis. Cita-cita mulia bernegara dimanipulasi, mulai dari pengerukan kekayaan alam hingga pengabaian terhadap harkat dan martabat sesama manusia.

Akibatnya, penganggur merajalela, muncul komunalisme, kebencian antarkelompoketnis dan agama dikobarkan, orang saling berebut kekuasaan dan menjadikannya sumber menguras harta negara, dan korupsi yang terus merajalela.

Keprihatinan itulah yang kemudian menggerakkan para pemuda untuk bangkit. Mereka ingin membangun Indonesia yang lebih beradab, disegani, dan sejahtera.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 600 orang muda serta korban ketidakadilan seperti penggusuran, pengangguran, dan kejahatan politik itu hadir tokoh muda, antara lain, Anies Baswedan, Usman Hamid, Patra M Zen, Agung Putri, Hilmar Farid, Benny Susetyo, Yudi Latif, Fadjroel Rachman, Faisal Basri, serta budayawan Mudji Sutrisno, Franky Sahilatua, dan Rieke Dyah Pitaloka.

Ikrar kaum muda Indonesia itu sendiri berawal dari gagasan tentang apa yang dapat dilakukan dan disumbangkan pemuda Indonesia mulai saat ini. Gagasan itu secara intensif diwacanakan sejak Mei lalu dalam pertemuan yang antara lain dihadiri tokoh-tokoh muda seperti Hilmar Farid, Usman Hamid, dan Ray Rangkuti.

Kaum muda selalu di remehkan sebagai suatu kelompok social yang belum sanggup memimpin dirinya sendiri, apalagi memimpin Negara. Landasannya sederhana, factor umur yang masih muda menyebabkan secara psikologis kaum muda sangat labil, dan emosional yang meletup-letup. 

Setelah rejim orde baru runtuh, memang muncul rejim-rejim yang berkuasa dari proses electoral (Pemilu yang lebih demokratis ketimbang di bawah rejim Orde Baru), namun hasilnya ketika mereka berkuasa justru menjalankan orientasi politik dan ekonominya menurut system ekonomi Neoliberal atau Imperialisme gaya baru.

Utang luar negeri, dalam prakteknya hanyalah alat bagi Imperialis—debt trap -indonesia kemudian semakin tergiring dalam perangkat utang luar negeri dan semakin di paksa untuk menjalankan syarat-syarat ekonomi ketentuan IMF yang disebut Struktural Adjusman Program (SAP)- itulah neoliberalisme.

Seperti disebutkan Jeffrey Winters yang dikutip dalam tulisan Ulfa Ilyas, ia menyebutkan hingga krisis ekonomi 1997, hutang Indonesia yang layak disebut hutang najis (odious debt) sedikitnya US$30 miliar, dimana US$10 miliar dari Bank Dunia, sisanya dari ADB, serta lembaga multilateral dan bilateral lainnya. Rejim-rejim yang berkuasa kemudian melaksanakan paket2 kebijakan ekonomi neoliberal tersebut seperti; pencabutan subsidi, liberalisasi perdagangan, privatisasi/swastanisasi, restrukturisasi perbankan, regulasi perundang-undangan dan lain sebagainya.

Sektor pertambangan adalah lumbung rejeki yang selama ini memperbesarkan kantong2 imperialis, sejak jatuhnya rejim nasionalis Soekarno dan Soeharto naik; sektor pertambangan telah menjadi upeti utama bagi imperialis; masuknya Freeport tahun 1968, Newmont, Astra International, ExxonMobil, Shell, Petronas, Total, Chevron, dan Texaco semakin menjelaskan kuatnya dominasi imperialisme Indonesia dan merampas kedaulatan negara kita. Legitimasi lewat Undang-Undang Migas tahun 2001 untuk memberi keleluasaan MNC/TNC Migas untuk menjarah kekayaan Migas kita.

Coba bayangkan! Ditengah kekayaan alam negara kita, disektor Migas saja, sebuah perusahaan multi nasional (MNC) yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi migas meraup keuntungan untuk tahun 2005 sebesar 36,2 miliar dolar AS ( 362 triliun rupiah ). Sedangkan disisi lain sekitar 120-140 juta rakyat indonesia di garis kemiskinan menurut Versi Bank Dunia dan Asian Develovment Bank.

Krisis energi di pusat-pusat imperialis, seperti AS, semakin memaksa mereka untuk mencari sumber-sumber energi—ladang-ladang minyak untuk mensupport industri mereka, maka jalan kekerasan pun bisa ditempuh untuk maksud tersebut.

Di Indonesia untuk memastikan ketundukan SBY-JK, Menlu condoleezza Rice dan George W. Bush berturut-turut datang ke Indonesia menemui kaki-tangannya, sebelumnya presiden SBY juga mengunjungi AS.

Perluasan dominasi imperialis AS dan sekutunya ke negara-negara dunia ketiga mensyaratkan dominasi langsung. Pencaplokan bahan mentah ini disahkan dengan berbagai perangkat Undang-undang.

Penguasaan sektor eksplorasi tambang Hulu-hilir oleh imperialis juga berimplikasi pada matinya industri-industri dalam negeri, lihat saja tutupnya indutri pupuk dalam negeri seperti Industri Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang ber-batasan tembok dengan ExxonMobile penghasil bahan bakar.

Imperialisme hanya akan menjadikan negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia sebagai pemasok bahan baku sekaligus pasar bagi produk-produk mereka. Sedangkan disisi lapangan politik saat ini, panggung politik masih diisi sepenuhnya oleh elit politik lama dari partai politik yang sudah terbukti gagal dalam menyelesaikan problem rakyat.

Proses pemilu electoral,jika tidak memunculkan tokoh baru yang memiliki komitmen kerakyatan, bisa jadi hanya akan menjadi mekanisme procedural untuk melahirkan oligarkhi politik. Artinya, semua mesin-mesin politik di kuasai dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh kekuatan politik lama yang memiliki modal kuat. Tentunya, ini merupakan bahaya bagi demokrasi karena demokrasi menghendaki adanya seleksi adil bagi munculnya kepemimpinan politik yang mencerminkan kehendak mayoritas. Maka dengan tesis ini, wacana kepemimpinan kaum muda dalam panggung politik nasional semakin relevan untuk di bahas. Dan dalam realitas politik real saat ini, sudah semakin banyak kaum muda baik secara individual maupun secara organisasional merealisasikan dirinya dalam panggung politik yang ada.

Karena lepas dari kerangka dan agenda gerakan, aktivis mahasiswa yang menyebrang masuk kearena politik ini menjadi terfragmentasikan, tidak diberdayakan, dan malah mereka tercebur dalam mekanisme politik lama. Banyak tokoh muda, dan beberapa mantan aktivis yang tercerembab menjadi ayam sayur dalam system kekuasaan politik kaum tua. Sebenarnya kita melihat ini bukan problem moralitas, ini adalah persoalan konsepsi strategi-taktik perjuangan kaum muda yang belum padu dan konkret.

Kini saatnya kamu muda bersatu, konsilidasi sebagai tahapan awal mutlak dilakukan. Mendirikan dan membangun partai politik yang berkarakter kerakyatan sebagai organisasi  yang bisa digunakan sebagai kendaraan untuk merebut kekuasaan wajib dilakukan.

Partai politik yang kita dirikan hendaklah partai yang progresif, Revolusioner dan mengakkan disiplin yang ketat. Hendaklah Partai Rakyat Aceh (PRA) sebagai partai local yang didirikan kaum muda dapat menjadi embrio agar kita dapat meneruskan cita-cita gerakan kaum muda untuk mewujudkan kesejahteraan di Negeri ini. Berkuasa, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.